Ada satu jenis pertanyaan yang tampak sepele tetapi sebenarnya rumit: jika sebuah Peraturan Daerah tampak bertentangan dengan Peraturan Menteri, mana yang berlaku? Pertanyaan seperti ini kerap muncul di meja kerja instansi, dan cara sebuah model menjawabnya dapat menunjukkan sejauh mana model itu benar-benar memahami sistemnya.
Jawaban yang terdengar benar
Model bahasa umum biasanya langsung mengambil jawaban yang paling rapi: “aturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah”, lalu memilih salah satu dengan penuh percaya diri. Kedengarannya meyakinkan. Persoalannya, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri tidak berada pada satu tangga yang bisa langsung dibandingkan. Keduanya lahir dari dasar kewenangan yang berbeda dan mengatur materi yang berbeda. Menjawabnya seolah keduanya berada pada anak tangga yang sama justru keliru, sekalipun terdengar tegas.
Pendekatan Strata
Strata tidak langsung memilih. Strata menelusuri lebih dulu hal-hal yang menentukan: jenis masing-masing aturan dan sumber kewenangannya, lalu materi muatannya, yaitu hal yang sebenarnya boleh diatur oleh tiap aturan. Sesudah itu, barulah asas yang relevan dipertimbangkan, sambil menandai bagian yang tidak dapat diselesaikan secara abstrak tanpa melihat naskah aturan yang spesifik.
Tanggapannya kurang lebih seperti ini:
Keduanya tidak otomatis saling mengalahkan, sebab Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri berada pada jalur kewenangan yang berbeda. Yang perlu diperiksa lebih dulu adalah dasar hukum pembentukan masing-masing serta materi yang diaturnya. Apabila benturannya nyata, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui harmonisasi atau pengujian, bukan dengan sekadar memilih yang dianggap lebih tinggi. Apakah Anda ingin saya telusuri dasar hukum spesifik dari kedua aturan ini?
Perhatikan satu hal: model tidak memaksakan sebuah vonis. Strata mengetahui kapan harus berhenti dan meminta konteks tambahan.
Mengapa hal ini penting
Dalam pekerjaan pemerintahan, jawaban yang salah tetapi terdengar yakin justru lebih berbahaya daripada jawaban jujur yang mengatakan “hal ini bergantung pada beberapa faktor”. Penalaran regulasi yang baik berarti membaca struktur masalahnya lebih dulu, menerapkan asas pada tempatnya, dan mengetahui kapan harus menahan diri untuk meminta konteks tambahan.
Kemampuan seperti ini muncul ketika model dilatih dengan bahan yang tepat, dan ukuran model saja tidak cukup. Itulah sebabnya Strata dilatih menggunakan regulasi Indonesia, dan itu pula alasan kami mengukurnya dengan tolok ukur sendiri, bukan dengan papan peringkat umum.